Politeknik Tempo – Di tengah krisis kebakaran hutan dan lahan (karhutla), komunikasi bukan sekadar menyampaikan informasi. Cara pemerintah, media, dan berbagai pemangku kepentingan berbicara kepada masyarakat turut menentukan tingkat kepercayaan publik terhadap penanganan krisis. Karena itu, akurasi informasi, keterbukaan, dan empati menjadi hal penting dalam membangun komunikasi yang bertanggung jawab.
Persoalan tersebut menjadi sorotan dalam kuliah umum bertajuk “Komunikasi Empatik dan Suara Publik di Tengah Krisis Karhutla” yang diselenggarakan Politeknik Tempo pada Rabu, 11 November 2026, di Perpustakaan Politeknik Tempo, Jakarta. Kegiatan ini menghadirkan Sam August Himmawan, Executive Director Purupiru, untuk mengajak mahasiswa memahami krisis karhutla dari perspektif komunikasi, media, dan kepentingan masyarakat.
Kuliah umum yang dimulai pukul 13.00 WIB ini diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Politeknik Tempo, dilanjutkan sambutan Direktur Politeknik Tempo, Shalfi Andri, serta pemutaran video pengantar mengenai persoalan karhutla di Indonesia.
Dalam sambutannya, Shalfi Andri menekankan pentingnya menghubungkan pembelajaran akademik dengan persoalan nyata yang berkembang di masyarakat. Menurutnya, isu karhutla tidak hanya berkaitan dengan lingkungan, tetapi juga menyangkut bagaimana informasi diproduksi, disampaikan, dan diterima oleh publik.
Melalui kegiatan ini, mahasiswa diharapkan mampu mengembangkan pemikiran kritis, memahami dinamika komunikasi krisis, serta memiliki kepekaan sosial dan tanggung jawab etis dalam menyikapi berbagai persoalan publik.
Memasuki sesi utama, Sam August Himmawan membuka diskusi dengan pertanyaan sederhana tetapi mengundang pemikiran kritis: “Karhutla, kebakaran, atau pembakaran?”
Pertanyaan tersebut mengajak peserta memahami bahwa pemilihan istilah bukan sekadar persoalan bahasa. Istilah yang digunakan dalam pemberitaan dan komunikasi publik dapat membentuk persepsi masyarakat terhadap penyebab, pihak yang bertanggung jawab, serta upaya penanganan suatu krisis.
Sam kemudian menguraikan kompleksitas persoalan karhutla, mulai dari aktivitas pembukaan lahan, kerusakan ekosistem gambut, hingga dampaknya terhadap kesehatan, lingkungan, dan perekonomian masyarakat. Dengan menampilkan pemberitaan media, laporan organisasi lingkungan, serta data pemantauan kebakaran, ia menunjukkan pentingnya informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Salah satu hal yang menarik perhatian peserta adalah perbedaan data luas lahan terbakar dari sejumlah lembaga. Dalam presentasinya, Sam memaparkan data SiPongi yang mencatat sekitar 202.000 hektare lahan terbakar hingga Juli 2026. Sementara itu, MapBiomas Fire dari Auriga Nusantara memperkirakan luas lahan terbakar mencapai 637.011 hektare hingga Agustus 2026.
Perbedaan angka tersebut perlu dibaca secara cermat dengan mempertimbangkan sumber, metode penghitungan, dan periode pengamatan masing-masing lembaga. Hal ini sekaligus menjadi pembelajaran bagi mahasiswa bahwa data tidak cukup hanya dikutip, tetapi harus dipahami konteksnya sebelum disampaikan kepada masyarakat.
Sam juga menjelaskan bahwa kerusakan ekosistem gambut dapat memperburuk dampak perubahan iklim. Sebagai salah satu ekosistem penyimpan karbon dan cadangan air, gambut memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Ketika mengalami kerusakan, risiko kebakaran berulang dan pelepasan karbon ke atmosfer dapat meningkat.
Pembahasan kemudian berkembang pada peran media massa dan media sosial dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap penanganan karhutla.
Sam memperlihatkan bagaimana pemberitaan media daring dan percakapan di media sosial dapat menunjukkan kecenderungan sentimen yang berbeda terhadap suatu peristiwa. Kondisi ini memperlihatkan bahwa komunikasi krisis tidak cukup dilakukan dengan menyampaikan pernyataan resmi, tetapi juga harus mampu merespons kritik, mendengarkan pengalaman masyarakat, dan memahami kebutuhan kelompok yang terdampak.
Ia turut mengangkat persoalan kebebasan berekspresi di ruang digital, termasuk dugaan tekanan terhadap jurnalis, penghapusan konten, dan pembatasan penyebaran informasi terkait lingkungan. Tantangan tersebut semakin kompleks dalam peliputan karhutla di Papua, terutama karena keterbatasan akses geografis serta berbagai hambatan yang dihadapi jurnalis dan kreator konten untuk menyampaikan kondisi langsung dari wilayah terdampak.
Bagi Sam, keterbukaan informasi merupakan bagian penting dari upaya membangun kepercayaan publik. Masyarakat membutuhkan informasi yang benar, sementara jurnalis dan pembuat konten harus memiliki ruang untuk menyampaikan fakta secara independen dan bertanggung jawab.
Suasana kuliah umum semakin interaktif ketika memasuki sesi diskusi dan tanya jawab. Salah satu pertanyaan menarik disampaikan Thoriq Aliefi Nugroho, mahasiswa Semester 3 Program Studi Produksi Media.
Ia mempertanyakan bagaimana kepercayaan publik dapat dibangun ketika pernyataan dan tindakan sejumlah pejabat justru dipersepsikan kurang empatik terhadap masyarakat yang terdampak krisis.
“Di tengah derasnya informasi digital, bagaimana kepercayaan publik dapat dibangun ketika pernyataan dan tindakan sejumlah pejabat justru dipersepsikan kurang empatik terhadap masyarakat terdampak? Sejauh mana komunikasi empatik mampu memulihkan kepercayaan masyarakat jika tidak disertai kebijakan dan tindakan nyata?” tanya Thoriq.
Pertanyaan tersebut menggarisbawahi satu persoalan mendasar dalam komunikasi krisis: empati tidak cukup ditunjukkan melalui kata-kata. Kepercayaan masyarakat akan tumbuh apabila komunikasi berjalan seiring dengan kebijakan yang tepat dan tindakan nyata dalam menjawab kebutuhan masyarakat terdampak.
Dalam situasi krisis, masyarakat tidak hanya membutuhkan penjelasan mengenai apa yang sedang terjadi, tetapi juga kepastian bahwa persoalan mereka didengar dan ditangani. Oleh karena itu, komunikasi publik harus dibangun melalui keterbukaan, kejujuran, konsistensi, serta kesediaan untuk mendengarkan suara masyarakat.
Menjelang akhir sesi, Sam mengingatkan mahasiswa tentang tanggung jawab etis dalam mengolah dan menyampaikan informasi. Ia menekankan pentingnya kemampuan membaca berita secara kritis, memeriksa kebenaran data, serta menghindari praktik spin-doctoring yang lebih mengutamakan pembentukan citra daripada mengungkap persoalan sebenarnya.
Mahasiswa, khususnya yang akan berkecimpung dalam industri media dan komunikasi, diharapkan dapat menjadi jembatan informasi yang mampu menyuarakan kepentingan publik tanpa mengabaikan akurasi dan etika jurnalistik.
Sebagai bentuk apresiasi, Ketua Program Studi Produksi Media Politeknik Tempo, Rosdiana, menyerahkan sertifikat penghargaan kepada Sam August Himmawan. Kegiatan kemudian ditutup dengan sesi dokumentasi bersama pada pukul 15.00 WIB.
Melalui kuliah umum ini, Politeknik Tempo menegaskan komitmennya untuk menghadirkan pembelajaran yang relevan dengan persoalan aktual. Mahasiswa tidak hanya didorong untuk memahami teori komunikasi, tetapi juga mampu menerapkannya dalam membaca realitas sosial secara kritis dan bertanggung jawab.
Pada akhirnya, krisis lingkungan seperti karhutla mengajarkan bahwa komunikasi yang baik bukan hanya tentang seberapa cepat informasi disampaikan, melainkan juga seberapa akurat informasi tersebut, seberapa terbuka pihak-pihak terkait terhadap suara masyarakat, dan seberapa nyata tindakan yang dilakukan untuk mengatasi persoalan.
Sebab, kepercayaan publik tidak dibangun hanya melalui kata-kata, tetapi melalui komunikasi yang jujur, empatik, dan dibuktikan dengan tindakan nyata.