Bali, 11 Oktober 2025 — Dari Pulau Dewata, suara perubahan pendidikan vokasi Indonesia menggema. Melalui Rapat Kerja Nasional (Rakernas) ke-IV yang diselenggarakan di Politeknik Internasional Bali (PIB) College, Perkumpulan Politeknik Swasta (PELITA) Indonesia secara resmi meluncurkan “Deklarasi Bali”, sebuah manifesto nasional untuk memperkuat posisi, kualitas, dan kesetaraan pendidikan tinggi vokasi di Indonesia.

Deklarasi ini menjadi puncak dari empat hari kegiatan Rakernas yang dihadiri oleh ratusan pimpinan politeknik swasta dari seluruh Indonesia, perwakilan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Komisi X DPR RI, serta mitra industri.

Dalam naskah resmi Deklarasi Bali, PELITA menegaskan empat komitmen utama:

1. Mendorong transformasi Politeknik menjadi Universitas Terapan, tanpa meninggalkan jati diri pendidikan vokasi yang berorientasi pada keterampilan dan kompetensi dunia kerja.
2. Menuntut kesetaraan status, pendanaan, dan kebijakan antara Politeknik negeri dan swasta dalam sistem pendidikan tinggi nasional.
3. Memperkuat transformasi digital dan internasionalisasi vokasi, agar lulusan mampu bersaing di pasar kerja global.
4. Membangun sinergi nasional antara dunia pendidikan dan industri, guna menciptakan ekosistem pembelajaran yang adaptif dan berkelanjutan.

Deklarasi ini menjadi simbol solidaritas dan kebangkitan politeknik swasta yang selama ini berjuang di tengah tantangan regulasi, pembiayaan, dan pengakuan yang belum setara.

“Deklarasi Bali bukan sekadar pernyataan sikap, tetapi sebuah tekad bersama untuk menata ulang masa depan pendidikan vokasi Indonesia,” ujar Akhwanul Akhmal, S.P., M.Si., Ketua Umum PELITA Indonesia.

“Kami percaya, dengan semangat kolaborasi dan keberanian untuk berubah, politeknik swasta dapat menjadi pilar utama dalam membangun SDM unggul dan kompetitif di era digital.”

Deklarasi Bali juga menjadi momentum simbolik bagi dunia pendidikan tinggi vokasi. Untuk pertama kalinya, seluruh politeknik swasta secara terbuka menyatakan keinginan kolektif agar sistem pendidikan vokasi di Indonesia diakui sejajar dengan pendidikan akademik.

Menurut I Nyoman Parta, anggota Komisi X DPR RI yang turut hadir dalam penutupan Rakernas, aspirasi yang disampaikan PELITA merupakan langkah progresif dan patut didukung oleh negara.

“Vokasi harus mendapatkan ruang yang sama dalam pembangunan pendidikan nasional. Kami di DPR siap mengawal agar aspirasi ini menjadi kebijakan yang konkret,” tegas Nyoman Parta di hadapan peserta Rakernas.

Melalui Deklarasi Bali, PELITA berharap dapat membangun ekosistem pendidikan vokasi yang kuat, mandiri, dan sejajar secara kelembagaan dengan perguruan tinggi akademik. Langkah ini juga diharapkan membuka peluang kerja sama internasional, pengembangan riset terapan, serta peningkatan sertifikasi kompetensi bagi dosen dan mahasiswa vokasi.

Selain itu, PELITA juga mendorong pemerintah untuk segera menerbitkan regulasi yang memungkinkan perubahan status politeknik menjadi universitas terapan, sebagaimana telah diterapkan di berbagai negara maju seperti Jerman, Swiss, dan Australia.

Deklarasi Bali menjadi simbol bahwa vokasi bukan pendidikan kelas dua, melainkan garda terdepan dalam mencetak sumber daya manusia terampil yang dibutuhkan Indonesia untuk bersaing di era globalisasi dan revolusi industri 5.0.

Sebagaimana ditulis dalam penutup naskah deklarasi:

“Dari Bali, kami suarakan perubahan. Pendidikan vokasi adalah kekuatan bangsa. Bersama kita wujudkan Indonesia Emas melalui vokasi yang unggul, setara, dan berdaya saing dunia.”