Berita & Artikel

Peserta Collaboration in Short Mobility Program

Wujudkan Kolaborasi Internasional, Politeknik Tempo Kunjungi Lembaga Sensor Film Dan Komisi Penyiaran Indonesia Bersama Universiti Utara Malaysia Dan Universitas Pancasila


Oleh : Poppy Raissa Shakafaris dan Harry Jundrio
05/12/2023
Bagikan :
Politeknik Tempo - Selasa, 5 Desember 2023, mahasiswa Politeknik Tempo Program Studi Manajemen Pemasaran Internasional angkatan 2021 berkesempatan untuk mengunjungi kantor Lembaga Sensor Film (LSF) dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk melaksanakan kegiatan Collaboration in Short Mobility Program yang diadakan oleh School Of Multimedia Technology & Communication, Universiti Utara Malaysia, Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pancasila, dan Program Studi Produksi Media Politeknik Tempo.

Di LSF rombongan disambut oleh Bapak Andi Muslim, salah satu dari 17 komisioner di Lembaga Sensor Film, dan diberi penjelasan mengenai “Kebijakan Sensor Film di Indonesia”.  Materi pertama dimulai tepat pukul 10.00 WIB. Pertama-tama, Pak Andi Muslim mengklarifikasi bahwa LSF bukanlah lembaga yang bertanggung jawab dalam menyensor film yang tayang di layar televisi maupun layar lebar.

Pak Andi Muslim menyatakan bahwa LSF bertugas untuk meneliti, menilai, dan menentukan kelayakan judul, tema, gambar, adegan, suara, serta teks terjemahan dalam suatu film untuk tayang di layar televisi maupun layar lebar. Selain itu tugas tersirat LSF adalah bertanggung jawab atas moral generasi selanjutnya agar tidak “termakan” oleh adegan-adegan yang tidak layak ditayangkan. 

Dalam pemaparannya, dijelaskan bahwa ada beberapa aspek yang menjadi pertimbangan dan penentu bagi para komisioner LSF dalam mengeluarkam Surat Tanda Lulus Sensor (STLS) untuk suatu film. Aspek tersebut diantaranya adalah kekerasan & perjudian, NAPZA, pornografi, provokasi SARA, penistaan agama, tindakan yang mendorong untuk melawan hukum, dan merendahkan harkat martabat manusia. Bila porsi aspek yang disebutkan di atas sudah sesuai dengan kaidah dan peraturan LSF, maka STLS akan dikeluarkan maksimal 3 hari kerja.

Selain menerbitkan STLS untuk film, LSF juga menerbitkan STLS untuk iklan serta tayangan-tayangan lain yang akan dimunculkan di layar lebar maupun di layar televisi. Dalam setahunnya, LSF sendiri bisa mengolah 36.000-40.000 materi.

Tidak hanya mendengarkan pemaparan materi, kami juga diajak untuk melihat proses bagaimana para komisioner serta tenaga sensor menjalankan tugasnya, yaitu menonton film serta trailer lalu memberikan notes tentang bagian apa saja yang harus dikoreksi oleh pembuat film.

Sebagai penutupan, sekali lagi Bapak Andi Muslim menegaskan bahwa LSF tidak lagi bertugas untuk menyensor maupun memotong adegan dalam suatu film melainkan berdialog dengan pembuat film untuk menghasilkan win-win solution agar film bisa tetap tayang tanpa mengurangi rasa nyaman dari semua pihak.

Selanjutnya rombongan menuju Komisi Penyiaran Indonesia dan disambut oleh  Bapak Ubaidillah selaku Ketua KPI pusat sebagai pemapar materi. Pertama-tama, beliau menjelaskan apa itu KPI serta di provinsi mana saja KPI berada. 

Untuk materi utamanya, Bapak Ubaidillah menjelaskan apa saja wewenang KPI sebagaimana diatur dalam UU No. 39 Pasal 14 ayat (1) dan (2) Tahun 1999.

Selanjutnya, dijelaskan apa saja lembaga-lembaga penyiaran yang diawasi oleh KPI Pusat. Lembaga-lembaga tersebut diantaranya adalah channel yang dikelola oleh pemerintah, channel yang dikelola oleh swasta, channel yang dikelola oleh komunitas seperti channel kampus, serta channel yang dikelola oleh TV kabel.

Untuk pengaduan penyiaran, Bapak Ubaidillah mengungkapkan bahwa ada beberapa cara yang bisa diterima oleh KPI. Yang pertama adalah pengaduan dari masyarakat lewat berbagai platform sosial media KPI maupun website resmi KPI. Cara yang kedua adalah pengaduan internal, atau bila dirincikan adalah pengaduan yang dilaporkan oleh karyawan KPI sendiri.

Seperti agenda kami di LSF, kami juga diajak berkeliling kantor KPI untuk melihat proses bagaimana tata cara pengaduan internal. Untuk prosesnya sendiri, yang pertama harus dijelaskan adalah bahwa tiap-tiap channel televisi memiliki satu pengamat yang akan menonton channel tersebut tanpa henti selama 6 jam. Bila menemukan hal janggal yang dapat dilaporkan, maka pengamat tersebut akan membuat laporan. Selanjutnya, komplain dari pengamat akan di check lalu diverifikasi. Setelah laporan di verifikasi, para komisaris akan mengadakan examination dan plenary meeting yang ujungnya akan menghasilkan feedback apa yang harus dilakukan terhadap siaran yang dilaporkan tersebut.

Sebagai penutupan, masing-masing PIC memberikan kata-kata pengantar menuju akhir pertemuan serta penuturan banyak-banyak terima kasih. Yang pertama adalah dari Bapak Amin Shabana selaku Komisaris Bidang Kelembagaan KPI, dilanjutkan oleh Bapak Muhammad Rosit selaku Wakil Dekan I Universitas Pancasila, dan terakhir adalah Dr. Mohd Zuwairi Bin Mat Saad selaku Deputy Dean Student Affairs and Alumni.